PENDAHULUAN
Perbandingan
pendidikan merupakan suatu usaha membandingkan atau menganalisis persamaan
maupun perbedaan terhadap berbagai macam sistem pendidikan yang ada di berbagai
negara maupun kwasan dunia. Dalam memajukan pendidikan, suatu negara perlu membandingkannya
dengan pendidikan di negara lain, dengan tujuan untuk mengetahui persamaan dan
perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya, lalu mengambil unsur positifnya
sekaligus menyesuaikan dengan kondisi lokal.
Dorongan
rasa ingin tahu manusia yang kuat, telah mendorong seseorang untuk mengetahui
dan mempelajari lebih jauh tentang keadaan kehidupan yang berlaku di luar
lingkungan masyarakatnya atau negaranya sendiri. Dan dengan mengetahui keadaan
kehidupan yang berlaku di luar lingkungan masyarakatnya sendiri dan dapat
mengetahui kehidupan masyarakat lainnya itu akan mengakibatkan terjadinya
saling pengertian dan terjadinya kerja sama dan saling tolong menolong untuk
mencapai tujuan dan kemajuan bersama.
Karena
adanya dorongan rasa ingin tahu itu, kemudian penulis mencoba untuk
membandingkan atau menganalisis sistem maupun kebijakan pendidikan antara
negara maju dan negara berkembang untuk mengatahui kelebihan dan kelemahan dari
sistem pendidikan masing-masing negara.
PEMBAHASAN
A. Definisi
Negara Maju dan Berkembang
1. Negara
Maju
Istilah
negara maju (developed country atau advanced country) dipakai
untuk mengelompokkan negara-negara yang berkembang dan maju secara ekonomi, di
mana sektor industri ketiga dan sektor industri keempat mendominasi.
Untuk
diketahui, sektor industri pertama dalam kegiatan ekonomi meliputi
kegiatan atau usaha mengubah sumber daya alam menjadi barang setengah jadi
untuk industri. Kegiatan ekonomi pada level ini umumnya meliputi sektor
pertanian, agrobisnis, kehutanan, dan pertambangan. Sektor industri kedua
dalam kegiatan ekonomi meliputi kegiatan atau usaha mengolah barang setengah
jadi yang dihasilkan pada kegiatan industri pertama untuk diolah lebih lanjut
dan menghasilkan barang siap pakai. Termasuk dalam sektor ini adalah kegiatan
manufaktur dan konstruksi.
Sektor
industri ketiga
lebih dikenal sebagai sektor jasa (industri jasa). Sektor ini umumnya meliputi
kegiatan distribusi barang dan jasa (yang dihasilkan pada sektor industri
kedua) kepada konsumen. Kegiatan ekonomi yang dominan dalam sektor industri
ketiga antara lain transportasi barang dan jasa, distribusi, penjualan partai
besar, bisnis hiburan, restoran, pariwisata, dan sebagainya. Sementara itu, sektor
industri keempat merupakan kelanjutan dari kegiatan sektor industri ketiga.
Kegiatan industri pada level ini umumnya berhubungan dengan bisnis jasa (service)
yang bersifat intelektual. Misalnya, bisnis informasi dan komunikasi,
konsultasi, pendidikan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, kultur, dan
sebagainya.
Kegiatan
ekonomi di negara maju yang didominasi oleh industri tingkat ketiga dan keempat
itu akan memberikan pendapatan (income) yang tinggi. Penghasilan atau
pendapatan yang tinggi tentu menentukan tingginya pendapatan perkapita (GNP
perkapita), maupun tingginya Indeks Pertumbuhan Manusia (HDI). Dengan kata
lain, industri tingkat ketiga dan keempat yang dimiliki negara maju
memosisikannya pada tingkat negara dengan pendapatan perkapita dan HDI yang
tinggi.
Beberapa ciri utama negara maju antara lain :
- Tingkat pertumbuhan penduduk relatif lebih rendah.
- Persebaran penduduk di daerah perkotaan jauh lebih tinggi daripada di daerah pedesaan.
- Angka kelahiran sudah dapat dikontrol sehingga pertumbuhan penduduknya relatif rendah.
- Angka buta hurufnya sangat rendah.
- Pendapatan per kapitanya sangat tinggi.
- Kualitas standar hidup penduduknya sangat tinggi karena tingginya pendapatan per kapita.
- Pelayanan kesehatan penduduknya terjamin sehingga angka harapan hidup tinggi.
- Tingkat kemiskinannya sangat rendah.
- Kualitas pendidikannya sangat bagus.
- Kegiatan utama penduduknya di bidang nonpertanian, terutama sektor industi ketiga dan keempat.[1]
Secara rinci, ciri-ciri negara maju
dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Sumber Daya Alam Dimanfaatkan
secara Optimal
Pemanfaatan teknologi dan
kepemilikan modal membuat masyarakat di negara maju mampu memanfaatkan sumber
daya alam secara optimal, menemukan sumber daya alam baru, ataupun memanfaatkan
sumber daya alam yang telah ada sebagai energi alternatif. Misalnya pemanfaatan
tenaga angin, air, atau energi matahari untuk menggantikan fungsi dari energi
minyak bumi.
b . Dapat Mengatasi Masalah
Kependudukan
Hal ini dikarenakan angka
pertumbuhan kecil, jumlah penduduk pada umumnya tidak terlalu banyak, angka
beban ketergantungan kecil, kualitas dan produktivitas penduduk tinggi,
pendapatan perkapita tinggi, dan peluang kerja dan kesempatan berusaha terbuka
luas.
c . Produktivitas Masyarakat
Didominasi Barang-Barang Hasil Produksi dan Jasa
Kegiatan ini tidak memerlukan lingkungan
agraris, sehingga dapat dipastikan bahwa lebih dari 70% penduduk negara maju
tinggal di perkotaan.
d . Tingkat dan Kualitas Hidup
Masyarakat Tinggi
Tingginya kualitas penduduk
mendorong semakin tingginya produktivitas masyarakat yang bermuara pada semakin
tingginya pendapatan perkapita dan pendapatan nasional.
e . Ekspor yang Dilakukan adalah
Ekspor Hasil Industri dan Jasa
Adakalanya, suatu negara maju sangat
minim sumber daya alam atau tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. Namun
dapat menghasilkan produk olahan sumber daya alam.
f. Tercukupinya Penyediaan Fasilitasilitas
Umum
Negara maju memiliki kemampuan
berupa sarana dan dana dalam memberikan pelayanan fasilitas umum yang memadai
bagi warganya. Hal ini juga didukung dengan tingginya tingkat kesadaran warga
masyarakatnya dalam memelihara dan memanfaatkan ketersediaan sarana fasilitas
umum yang ada.
g . Kesadaran Hukum, Kesetaraan
Gender, dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia Dijunjung Tinggi
Masyarakat di negara maju pada
umumnya memiliki disiplin yang tinggi dalam mematuhi hukum. Pemerintahan yang
berjalan menerapkan prinsip akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) serta
transparansi (terbuka) dalam berbagai tindakan dan pengambilan keputusan. Jenis
kelamin tidak lagi dipermasalahkan dalam penentuan jabatan, namun kemampuanlah
yang diperhitungkan.
Penghormatan terhadap hak asasi
manusia dijunjung tinggi, bahkan untuk golongan minoritas, misalnya untuk kaum
difabel (different ability) seperti orang tua, tuna netra, atau penyandang cacat
fisik yang lain diberi fasilitas khusus dan porsi atau kesempatan kerja yang
sejajar dengan masyarakat normal.
h. Tingkat Pendidikan Relatif Tinggi
Tingkat pendidikan merupakan salah
satu indikator penting yang menunjukkan kualitas penduduk suatu negara. Di
negara-negara maju secara umum penduduknya sudah memiliki kesadaran tinggi akan
arti penting pendidikan dan penguasaan iptek. Hal tersebut
terlihat dari angka partisipasi belajar penduduk negara-negara maju yang sangat
tinggi. Tingginya tingkat pendidikan penduduk di negara maju juga ditunjang
oleh sistem pendidikan yang baik dan anggaran pendidikan yang tinggi dari
pemerintah.
i . Tingkat Pendapatan Penduduk
Relatif Tinggi
Kemajuan tingkat pendidikan serta
penguasaan Iptek oleh mayoritas penduduk menjadikan negara maju memiliki
potensi SDM yang berkualitas tinggi. Kondisi demikian membuat penduduk negara
maju tidak lagi menggantungkan sektor pertanian sebagai penghasilan utama,
tetapi di sektor industri, jasa dan perdagangan.
Variasi pekerjaan di berbagai sektor
tersebut menjadikan penduduk negara maju
memiliki pendapatan rata-rata tinggi. Penghasilan penduduk yang tinggi akan berdampak pada pendapatan perkapita yang tinggi pula.
memiliki pendapatan rata-rata tinggi. Penghasilan penduduk yang tinggi akan berdampak pada pendapatan perkapita yang tinggi pula.
j . Tingkat Kesehatan Sudah Baik
Rata-rata penduduk negara maju sudah
memiliki standar kehidupan yang tinggi, sehingga kesadaran masyarakat akan arti
penting kesehatan juga sudah baik. Selain itu pihak pemerintah juga memberikan
perhatian yang sangat baik terhadap tingkat kesehatan masyarakat melalui
pembangunan berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di berbagai
daerah yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Tingkat kesehatan
penduduk yang sudah baik, dapat terlihat dari angka kematian penduduk yang
rendah dan angka harapan hidup penduduk yang tinggi di negara maju.
2.
Negara Berkembang
Suatu negara digolongkan sebagai negara berkembang jika
negara tersebut belum dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan
atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan. Negara
berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan mengkategorikan
negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup relatif rendah, sektor
industri yang kurang berkembang, skor Indeks Pembangunan Manusia atau Human
Development Index (HDI) berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya
pendapatan perkapita. Negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang
adalah negara yang belum mencapai tingkat negara maju, tetapi bukan negara
gagal (failed state). Dengan kata lain, negara berkembang berada di antara
negara maju (tingkat teratas) dengan negara gagal (tingkat terendah).
Negara berkembang yang
memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dibandingkan negara lain
yang setingkat, tetapi belum mencapai tingkat negara maju disebut negara
industri baru (newly industrialized country/NICs). Dengan kata lain, negara
industri baru sedang berkembang mencapai tingkat negara maju tetapi belum cukup
untuk disebut sebagai negara maju. Negara-negara yang memiliki pertumbuhan
ekonomi relatif stabil dalam jangka waktu lama, juga dapat digolongkan sebagai
negara industri baru.
Adapun ciri-ciri negara
berkembang dapat dijelaskan sebagai berikut :
Berbagai
tekanan dan masalah kependudukan yang merupakan masalah kompleks di
negara-negara berkembang, antara lain:
1)
Laju pertumbuhan dan jumlah penduduk relatif tinggi.
2)
Persebaran penduduk tidak merata.
3)
Tingginya angka beban tanggungan.
4)
Kualitas penduduk relatif rendah sehingga mengakibatkan
tingkat produktivitas penduduk juga rendah.
5)
Angka kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi.
6)
Rendahnya pendapatan perkapita.
b.
Produktivitas Masyarakatnya Masih
Didominasi Barang-Barang Primer
Hal ini dikarenakan, pada umumnya
kurang dari 70% penduduk di negara berkembang berlatar belakang kehidupan
agraris yang cara pengolahannya masih dilakukan dengan alat-alat dan
metode-metode sederhana. Kondisi ini pula yang menyebabkan sebagian besar
penduduk negara-negara berkembang masih tinggal di pedesaan.
penduduk negara-negara berkembang masih tinggal di pedesaan.
c . Sumber Daya Alam Belum dapat
Dimanfaatkan secara Optimal
Pemanfaatan kekayaan alam yang
dimiliki belum mampu dioptimalkan. Dalam pemanfaatannya, negara berkembang
masih bekerja sama dengan negara maju dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang
dimiliki. Hasil sumber daya alam ini pada akhirnya dijadikan komoditas
perdagangan (ekspor) karena belum memiliki teknologi untuk mengolahnya lebih
lanjut. Oleh karena itu, pada umumnya negara berkembang mengandalkan ekspor
dari hasil alam mentah.
d
. Ketergantungan terhadap Negara Maju
Negara
berkembang pada umumnya sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, namun
terbentur kendala modal dan teknologi. Oleh karena itu, mereka cenderung
tergantung pada teknologi dan kucuran dana (baik hibah ataupun pinjaman) dari
negara-negara yang lebih maju (negara donor) demi kelangsungan pembangunan yang
sedang dijalankan. Pada praktiknya, negara-negara donor tersebut pemberikan
pengaruh yang bersifat mengikat dan terkesan mendikte terhadap negara-negara
yang dibantunya.
e .
Keterbatasan Fasilitas Umum
kemampuan
pemerintah negara berkembang dalam bidang keuangan negara pada umumnya
terbatas. Hal inilah yang menyebabkan keterbatasan fasilitas umum yang mampu
disediakan pemerintah.
f. Tingkat Kesadaran Hukum,
Kesetaraan Gender, dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia Relatif Rendah
Tingkat partisipasi masyarakat dalam
penegakan hukum relatif masih rendah. Masyarakatnya (termasuk pejabatnya) masih
banyak yang melakukan kecurangan-kecurangan hukum tanpa rasa malu.
Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi, antara lain pemaksaan kehendak,
penyuapan, korupsi, kolusi, nepotisme, perusakan fasilitas umum, dan
sebagainya. Kesetaraan gender juga belum membudaya, wanita yang aktif bekerja
masih dianggap sebagai hal yang kurang pantas menurut beberapa kalangan.
Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia juga belum dapat dilaksanakan
secara optimal.
g . Tingkat Pendidikan Masih Rendah
Tingkat pendidikan pendudukan di
negara-negara berkembang secara umum masih rendah. Hal tersebut dikarenakan
sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun nonformal masih terbatas dan
belum memadai sehingga belum dapat dijangkauoleh seluruhpenduduk di negara
tersebut. Akibatnya, masih banyak dijumpai penduduk yang buta huruf.
h. Tingkat
Pendapatan Masih Rendah
Mayoritas penduduk negara berkembang
bekerja pada sektor pertanian yang umumnya masih dikerjakan secara tradisional.
Tingkat pendidikan serta penguasaan Iptek oleh penduduk yang rata-rata masih
rendah menyebabkan penduduk tidak mampu bersaing untuk bekerja atau menciptakan
pekerjaan di sektor lain. Kondisi demikian mengakibatkan penduduk negara
berkembang memiliki penghasilan atau pendapat rata-rata yang relatif rendah,
sehingga pendapatan perkapita juga rendah.
i . Tingkat Kesehatan
Taraf kehidupan penduduk negara
berkembang yang masih rendah juga berdampak pada tingkat kesehatan penduduknya.
Pada umumnya penduduk negara berkembang belum memiliki kesadaran akan
pentingnya kesehatan.
Minimnya sarana dan prasarana
kesehatan menyebabkan tingkat kesehatan rata-rata penduduk di negara berkembang
masih rendah juga ditandai dengan angka kematian danangka kelahiran tinggi,
sedangkan angka harapan hidup rendah.[2]
B. Analisis Kebijakan Pendidikan di
Negara Maju
1.
Jepang
·
Sistem
Pendidikan
Sistem pendidikan umum di Jepang lebih dari satu abad yang
lalu dan keberadaanya berlangsung lebih lama daripada kebanyakan negara.
Belajar selalu dianggap sebagai suatu kebajikan. Dewasa ini, 99 % murid SD
belajar di sekolah-sekolah umum dan untuk tingkat sekolah menengah sekalipun hanya 30 % siswa yang belajar di
sekolah swasta. Sistem administrasi pendidikan di Jepang dibangun atas empat
tingkat, yaitu pusat, perfektural (antara provinsi dan kabupaten), municipal
(antara kabupaten dan kecamatan) dan sekolah. Sistem administrasi tersebut
menerapkan kombinasi antara sentralisasi, desentralisasi, manajemen berbasis
sekolah dan partisipasi masyarakat. Disamping itu, terdapat asosiasi kepala
sekolah, guru, murid dan orang tua yang mendukung pengembangan sekolah. Dalam
sistem tersebut terdapat peran dan hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, sekolah, asosiasi-asosiasi tersebut, dan masyarakat yang saling mengisi
sehingga tercipta sinergi yang memungkinkan sistem tersebut menjadi relatif
efisien dan efektif. Hal ini merupakan faktor utama pencapaian mutu pendidikan
di Jepang yang relatif tinggi.
·
Kehidupan Sekolah
Tahun ajaran Jepang mulai pada bulan April. Ada liburan
musim panasselama beberapa minggu, dan liburan dua minggu waktu tahun baru.
Tahun ajaran berakhir pada bulan Maret, kemudian sekolah libur selama dua
minggu sebelum mulai tahun ajaran baru selanjutnya.
Siswa biasanya bersekolah lima atau enam hari seminggu.
Pengajaran memakai metode konvensional ataupun teknik-teknik modern, misalnya
pengajaran dengan media komputer.
·
Pendidikan Pra Sekolah
Taman kanak-kanak menerima murid berusia 3-5 tahun , untuk
lama pendidikan 1-3 tahun. Anak berusia 3 tahun diterima dan mengikuti
pendidikan selama 3 tahun, sedangkan anak usia 4 tahun berarti menempuh
pendidikan pra sekolah ini selama 2 tahun, begitu seterusnya. Bagi pendaftar
usia 5 tahun berarti mennempuh pendidikan hanya selama satu tahun. Lebih dari
50 % TK di Jepang dikelola oleh swasta, sisanya oleh pemerintah kota dan hanya
sebagian kecil yang merupakan TK Negeri.
·
Pendidikan Wajib
Wajib sekolah berlaku bagi anak usia 6-15 tahun. Pendidikan
wajib ini bersifat cuma-cuma atau tanpa bayar bagi semua anak. Anak-anak dari
keluarga yang tidak mampu mendapat bantuan khusus dari pemerintah pusat dan
daerah untuk biaya makan siang di sekolah, piknik, kebutuhan belajar, perawatan
kesehatan, dan lain-lain. Sekolah wajib ditempuh selama 9 tahun; 6 tahun di
sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama, setelah itu diteruskan
ke sekolah menengah atas.
·
Pendidikan Menengah Atas
Ada tiga jenis sekolah menengah atas, yaitu full time,
part time (terutama malam hari), dan tertulis. Sekolah menengah yang
full time berlangsung selama 3 tahun, sedangkan kedua jenis sekolah lainnya
menghasilkan diploma yang setara. Jurusan di sekolah menengah atas dapat
dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pola kurikulum, yaitu
jurursan umum (akademis), pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, home
economic, perawatan dan lain-lain.
·
Pendidikan Tinggi
Ada tiga jenis lembaga pendidikan tinggi, yakni universitas,
junior college (akademi) dan technical college (akademi teknik).
Pendidikan tinggi di Jepang berada dibawah pengelolaan tiga lembaga, yaitu
pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta. Ada lima jenis pendidikan
tinggi yang bisa dipilih mahasiswa asing di negeri sakura ini, yaitu program
sarjana, diploma (non gelar), akademi dan sekolah kejuruan.
·
Kebijakan Pendidikan
Peraturan pendidikan di Jepang dapat dibedakan dari dua
periode, yaitu sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Sebelum perang, kebijakan
pendidikan yang berlaku adalah salinan naskah kekaisaran tentang pendidikan (Imperial
Rescript on Education). Sesudah perang, mulai 3 November 1946, konstitusi
baru Jepang menetapkan kebijakan pendidikannya atas dasar hak asasi manusia,
jaminan kebebasan berpikir dan hati nurani, kebebasan beragama, kebebasan
akademik dan hak bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan
kemampuan mereka. Pada Maret 1947, melalui peraturan pendidikan sekolah (school
education law) ditetapkan susunan dasar sistem pendidikan keseluruhan atas
dasar 6-3-3-4 beserta tujuan khusus pada tiap jenjangnya.
Pada Maret 1947 juga berlaku hukum dasar pendidikan (fundamental
law education) yang pada hakikatnya merupakan statement filsafat pendidikan
demokratis yang dalam banyak hal berbeda dengan imperial rescript on
education.[3]
2. Belanda
·
Sistem Pendidikan
Sekolah-sekolah Belanda semua jenjangnya merupakan sekolah
umum (public school) atau sukarela (voluntary school). Sekolah umum
diselenggarakan oleh negara, atau sebagaimana yang tejadi pada umumnya,
diselenggarakan oleh pemerintah kota madya. Sekolah sukarela diselenggarakan
oleh yayasan atau pihak gereja. Karena menerapkan sistem yang diatur oleh
negara, tidak ada satu sekolah pun yang diselenggarakan oleh personil swasta.
Sekolah umum negeri tidak mendasarkan pembelajarannya pada
filisofi agama tertentu. Akan tetapi, gereja dan yayasan yang memiliki tujuan
memberikan pelajaran agama memperoleh kesempatan untuk mencapai tujuannya
menurut sekolah tersebut. Sebaliknya, sekolah sukarela tidak dibagi berdasarkan
hukum, tetapi atas kecenderungan kemampuannya, yakni ke dalam kategori sekolah
roman Katolik, Protestan dan sekolah netral.
Biaya pembangunan dan operasional sekolah umum dan sukarela
dipandang oleh pemerintah menurut prinsip kesamaan keuangan. Pengakuan negara
atas sekolah sukarela didasarkan pada norma objektif. Dan untuk sistem sekolah
di Belanda dibagi atas jenjang prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah,
pendidikan tinggi, dan jenjang khusus. Wajib belajar mulai diberikan setelah
anak berusia tujuh tahun.
·
Pendidikan Prasekolah
Tujuan pendidikan prasekolah adalah menyiapkan anak untuk
melanjutkan ke sekolah dasar. Materi pelajaran yang diberikan di jenjang ini
adalah bermain dan latihan fisik, membedakan warna, bilangan, membentuk tanah
liat, menggambar dan musik. Para murid juga diajari beberapa ayat dan
mendengarkan cerita. Tiap sekolah memiliki rencana bermain atau bekerja
sendiri-sendiri yang harus diajukan kepada pihak inspektorat untuk mendapatkan
persetujuan.
·
Pendidikan Dasar
Pendidikan primer berakhir selama 6 tahun di sekolah primer
(primary school). Kurikulum sekolah dasar memberikan spesifikasi atas materi
yang hendak diajarkan, alokasi waktu pada tiap materi pelajaran, serta bahan
yang digunakan. Kurikulumnya dibuat oleh kepala sekolah dengan konsultasi
bersama staf pengajar, lalu diajukan ke inspektorat untuk mendapatkan
persetujuan. Para murid harus dilatih membaca, menulis, aritmatika, bahasa
Belanda, sejarah, geografi, aturan lalu lintas, kajian alam, menyanyi,
menggambar, pendidikan fisik, dan menjahit (bagi perempuan). Materi pilihan
meliputi bahasa Perancis, Jerman, Inggris, matematika dan kerajinan tangan
(bagi laki-laki).
·
Pendidikan Menengah
Sistem sekolah menengah telah dibagi ke dalam tiga bagian.
Bagian pertama dikenal sebagai pendidikan enam tahun untuk menyiapkan murid
memasuki pendidikan tinggi. Bagian kedua meliputi tiga tingkat pendidikan
menengah umum yang tidak mempersipakan para murid untuk studi lanjut ke
pendidikan tinggi. Dan bagian ketiga meliputi pendidikan professional atau
kejuruan. Pendidikan kejuruan di Belanda menunjukkan berbagai variasi dalam
masa pelajarannya dan meliputi sekolah-sekolah pendidikan teknik, pengetahuan domestik,
distribusi niaga, pendidikan seni, serta pendidikan kerja masalah sosial.
·
Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi disediakan oleh universitas dan institusi
tertentu yang dilengkapi dengan pelatihan bagi para mahasiswa agar mampu
mengaplikasikan pelajarannya secara mandiri, serta untuk menyiapkan para
mahasiswa agar dapat menduduki posisi dalam masyarakat yang amat memerlukan
peran pendidikan universitas tersebut.
·
Pendidikan Khusus
Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang menyediakan
keterampilan bagi anak-anak secara fisik, mental, dan emosional untuk
perlindungan anak di rumah. Yang termasuk dalam pendidikan khusus ini adalah
pendidikan guru.[4]
3. Inggris
·
Sistem
Pendidikan di Inggris
Inggris
dikenal dengan standar pendidikannya yang tinggi, sistem pendidikan Inggris
telah banyak mempengaruhi banyak negara dan adalah rumah untuk beberapa
universitas terkenal.
·
Sekolah Dasar
Pendidikan wajib di Inggris dimulai
dari usia 5 tahun dengan sekolah dasar. Siswa naik dari kelas 1 sampai 6 tanpa
ujian, meskipun kemampuan mereka diuji di usia 7 tahun. Penekanan ada pada
belajar secara praktikal dibandingkan menghafal. Siswa belajar mata pelajaran inti seperti
Inggris, matematika dan sains, juga pelajaran dasar seperti sejarah, geografi,
musik, seni dan olahraga.
·
Sekolah Menengah Atas
Siswa memulai sekolah menengah pada
usia 11 tahun, dimana menjadi kewajiban untuk lima tahun berikutnya. Di setiap
jenjangnya, siswa memperdalam pengetahuan mereka pada mata pelajaran inti dan
ditambah setidaknya 1 bahasa asing. Di tahun ke-4, mereka mulai bersiap untuk
mengikuti ujian-ujian yang disebut General Certificate of Secondary Education
atau GCSE. Siswa akan diuji di 9 atau 10 topik GCSE yang mereka pilih.
·
Levels di Sekolah Menengah Atas
Setelah menyelesaikan ujian GCSE,
siswa sekolah menengah dapat meninggalkan sekolah untuk bekerja, mengikuti
program training di sekolah kejuruan atau teknik, atau melanjutkan 2
tahun lagi untuk menyiapkan diri bagi ujian masuk universitas, yang
dikenal dengan "A-Levels." Secara umum, siswa yang ingin masuk ke
universitas akan belajar 3-4 subyek untuk ujian A-Levels. Ini kerap dilakukan
di sekolah yang dinamakan Sixth Form Colleges. Makin tinggi nilai ujian
A-Levels, makin baik peluang siswa untuk masuk ke universitas pilihannya.
·
Program Sarjana
Ditingkat sarjana, siswa di Inggris
dapat memilih jurusan "art" dan "sciences". Program
biasanya berlangsung selama tiga tahun dimana selama itu siswa menyelesaikan
pelajaran dan tutorial di bidang masing-masing. Siswa yang akan lulus biasanya
harus mengikuti ujian akhir. Syarat penerimaan bagi siswa internasional
termasuk kefasihan bahasa Inggris (min IELTS 6.0), tambahan 1 tahun sekolah
menengah, dikenal dengan University Foundation Year atau nilai A-Level.
·
Pasca Sarjana atau PhD
Pelajaran universitas dapat
diteruskan ke tingkat pasca sarjana. Gelas pasca sarjana tradisional biasanya
dibidang "Arts" (MA) atau "Sciences" (MSc). Gelar pasca
sarjana yang makin populer adalah Masters in Business Administraion (MBA).
Program Master berlangsung selama satu sampai dua tahun dan mengharuskan ujian
dan tesis untuk syarat kelulusan. Bagi program tertentu, pengalaman dibidang
riset dan bekerja dibutuhkan untuk mengikuti program doktoral, atau PhD, yang
dapat berlangsung selama empat atau lima tahun di sekolah dan riset serta
disertasi.[5]
C.
Analisis Kebijakan Pendidikan di Negara Berkembang
1.
Malaysia
Visi dan misi utama pemerintah
Malaysia adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan berkualitas dan
siap bersaing dengan lembaga pendidikan tingi di negeri lain. Pendidikan
merupakan tanggung jawab pemerintah federal. Sistem pendidikan nasional
meliputi pendidikan pra sekolah, sekolah dasar, dan menengah, berada di bawah
yurisdiksi Kementerian Pendidikan. Sedangkan pendidikan tinggi merupakan
tanggung jawab Kementerian Pendidikan Tinggi. Semua bentuk penyelenggaraan
pendidikan didasarkan pada visi dan misi.[6]
·
Sistem Pendidikan
Terdapat empat tingkat perjenjangan
sekolah. Sekolah rendah selama 6 tahun, lulusannya dapat diterima tanpa ujian
di sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun. Pada tingkat sekolah menengah
diadakan ujian umum yang dilakukan dengan bahasa Melayu dan Inggris. Pada
askhir sekolah menengah komprehensif baru diadakan ujian. Setara dengan sekolah
menengah komprehensif ini adalah sekolah menengah rendah, lalu melanjutkan ke
menengah atas, masing-masing 3 tahun. Selanjutnya, pendidikan akademik atau
teknis selama 2 tahun. Lulus dari sini dapat mencari pekerjaan atau meneruskan
pendidikan ke sekolah purna komprehensif selama 2 tahun lagi, yang terdiri atas
kelompok akademis dan kejuruan. Kelompok akademis dibagi dalam aliran kesenian,
sains, pertanian, teknik, perdagangan, dan kerumahtanggaan. Adapun kelompok
kejuruan terdiri atas berbagai aliran dagang dan kejuruan. Pada akhir
pendidikannya, mereka mengambil sertifikat Cambridge Seberang Lautan. Yang
ingin melanjutkan pelajarannya harus melakukan ujian untuk pendidikan purna
sekolah menengah selama 2 tahun. Bila mereka telah selesai, maka dianggap telah
siap menempuh ujian sertifikasi sekolah Cmabridge. Dari lulusan ini universitas
menyeleksi mahasiswanya. Kalau diterima, berarti ia telah masuk ke jenjang
pendidikan tinggi.
·
Kebijakan Pendidikan
Setelah perang dunia II, saat
Malysia masih di tangan kekuasaan Inggris, pada tahun 1955 dibentuk satu komisi
dibawah pimpinan A. Rezak yang isinya mempersiapkan usul bagi sistem pendidikan
di Malaysia. Diantara usul tersebut ditetapkan bahwa bahasa Melayu dan Inggris
dijadikan sebagai bahasa wajib bagi semua murid di sekolah-sekolah, selain
bahasa Tamil dan Cina. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1961, melalui hasil
komisi A. Rahman, bahasa melayu dan Inggris ditetapkan sebagai bahasa wajib
yang diberikan sampai dengan kelas enam sekolah dasar. Adapun bahasa Tamil dan
Cina diberikan di sekolah tingkat menengah.
Organisai pendidikan di pusat,
terdiri atas menteri pendidikan. Kementerian yang dikepalai oleh sekretaris
tetap pendidikan bertangggung jawab langsung untuk pendidikan sekolah menengah
dan purna sekolah menengah, sekolah teknik dan pengawasan grant atau pemberian
dana kepada negara-negara bagian. Pada dekade 1990-an, Malaysia mengadakan
perubahan kebijakan pendidikannya secara berarti, diantaranya sebagai berikut :
a.
Memperkenalkan pendidikan persekolahan dalam sekolah rendah.
b.
Mengurangi tahun lama sekolah rendah, dari 6 tahun menajdi 5
tahun bagi murid yang cerdas dan sebaliknya, menambah tahun lama sekolah
menjadi 7 tahun bagi murid yang lambat.
c.
Memberikan peluang pendidikan kepada semua pelajar dengan
melanjutkan waktu belajar mereka dari 9 hingga 12 tahun, yaitu sampai tingkat 5
di peringkat sekolah menengah.
d.
Mengutamakan pendidikan teknologi dengan tujuan melahirkan
pelajar yang mahir dalam bidang seni perusahaan, perdagangan dan ekonomi.
e.
Mengubah sistem pemeriksaan SRP kepada penilaian menengah rendah (PMR).[7]
2.
Thailand
Secara umum pendidikan di Thailand
sebagian besar dikelola dan ditangani oleh pemerintah Thailand melalui menteri
pendidikan, mulai dari pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, sampai ke sekolah menengah atas. Pendidikan 12 tahun gratis dijamin
oleh kostitusi, dan anak-anak Thailand wajib belajar Sembilan tahun.
Pendidikan Non formal di Thailand
juga didukung oleh pemerintah. Namun, beberapa diantaranya terdapat
sekolah-sekolah yang mandiri. Sekolah-sekolah ini memiliki kontribusi dan
menyokong ketersediaan infrastruktur pendidikan di Thailand secara umum.
Struktur pendidikan di Thailand dibagi menajdi 4 tingkatan, yaitu; (1)
tingkatan pertama, adalah kelas awal di sekolah dasar, yaitu kelas 1-3. Siswa
yang termasuk tingkatan ini adalah mereka yang berumur 6-8 tahun. (2) tingkatan
kedua, adalah siswa sekolah dasar kelas 4-6 yang disebut Prathom 4-6. Siswa
yang termasuk tingkatan ini adalah mereka yang berumur 9-11 tahun. (3)
tingkatan ketiga, adalah siswa sekolah menengah pertama yang disebut Matthayom
1-3, umumnya mereka berumur 12-14 tahun. (4) tingkatan keempat, adalah siswa yang
duduk di bangku sekolah menengah atas yang disebut Matthayom 4-6, umumnya
mereka berumur 15-17 tahun. Pada tingkatan yang keempat ini siswa diberi
kebebasan untuk memilih jalur kejuruan atau akademis, sehingga setelah memiliki
mereka dibedakan menjadi dua kelompok
sesuai dengan pilihannya tersebut.
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa
para siswa di sekolah-sekolah menengah atas, diberikan kebebasan memilih jalur
akademik atau kejuruan. Atas dasar pilihan tersebut, maka terdapat 3 jenis
sekolah menengah atas, yaitu jenis sekolah menengah atas akademik, sekolah
menengah kejuruan, dan juga sekolah menengah komprehensif yang menawarkan atau
menyelenggarkan kedua jalur tersebut. Para siswa yang memilih jalur akademis
biasanya berniat untuk masuk ke universitas, sedangkan siswa yang memilih jalur
kejuruan biasanya berniat untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.
Sekolah-sekolah yang berstatus
negeri diatur oleh pemerintah, sedangkan sekolah-sekolah swasta dikelola oleh
masyarakat. Sekolah-sekolah kota umumnya melayani anak-anak mulai dari taman
kanak-kanak sampai sekolah menengah atas yakni sampai anak berusia 17 tahun.
Mengenai anggaran pendidikan, pemerintah Thailand memberikan lebih sedikit
untuk sekolah-sekolah di pedesaan dibandingkan dengan sekolah-sekolah di
perkotaan, disebabkan karena keterbatasan anggaran pendidikan. Perbedaan
perlakuan itu mengindikasikan adanya ketimpangan yang dilakukan oleh pemerintah
dalam hal alokasi dan distribusi anggaran pendidikan untuk sekolah.
Dalam pengelolaan pendidikan non
formal khususnya untuk pendidikan orang dewasa di Thailand tercakup dalam 3
program besar, yaitu :
a.
Kampanye Pemberantasan Buta Aksara
Kampanye ini bertujuan untuk
memberantas buta huruf Thai dan bukan buta huruf latin. Kampanye
bertujuan untuk mengajar penduduk Thailand berumur diatas 14 tahun yang masih
buta aksara agar dapat membaca dan menulis aksara Thai. Bila mereka dapat
mengikuti dan dianggap dapat menyelesaikan pengajaran ini maka mereka dihargai
sama dengan telah menyelesaikan kelas 2 sekolah dasar.
b.
Pendidikan Baca Tulis Fungsional
Merupakan kelanjutan dari program
kampanye pemberantasan buta aksara. Materi baca tulis fungsional adalah paduan
dari materi: ekonomi, kesehatan, kewarganegaraan, keluarga berencana, perbaikan
dan peningkatan diri sendiri. Apabila seseorang dapat menyelesaikan program
baca tulis fungsional maka ia dapat disetarakan dengan menyelesaikan sekolah
dasar 4 tahun.
c.
Pendidikan Dasar berkelanjutan
Adalah pendidikan non formal yang
setara dengan sekolah dasar. Program ini diikuti oleh mereka yang telah
menyelesaikan program kampanye pemberantasan buta aksara. Program ini tidak
perlu diselsesaikan dalam waktu enam tahun, melainkan dimungkinkan ditempuh
dalam waktu minimal satu setengah tahun. Bila warga negara merasa sudah siap,
maka ia dapat diperkenankan mengikuti ujian persamaan SD.[8]
3.
Irak
Pendidikan di Irak dikelola oleh
Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan menangani beberapa masalah, yang
antara lain sebagai berikut :
a.
Pendidikan dasar, yang berlaku untuk semua anak usia
sekolah.
b.
Pendidikan untuk orang dewasa.
c.
Pendidikan menengah dan kejuruan.
d.
Pendidikan tinggi.
·
Pendidikan Dasar
Pendidikan dasar wajib diikuti dan
berlangsung selama 6 tahun, jika muridnya berhasil. Karakter kurikulumnya amat
berorientasi tradisional dan banyak waktu pelajaran di kelas yang dihabiskan
untuk belajar bahasa Arab klasik, kajian Al Qur’an dan lainnya. Pola
pengajarannya sebagian besar mempresentasikan fakta yang harus dihafal oleh
siswa tanpa daya kritis.
·
Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah di Irak dibagi
ke dalam 2 tingkat yang masing-masing berlangsung selama 3 tahun. Sejak tahun
1950, pendidikan menengah dibagi menjadi program sekolah umum dan kejuruan.
·
Pendidikan Swasta
Pendidikan swasta memainkan peran
penting, tetapi kian merosot pengaruhnya di Irak. Akibatnya, lembaga pendidikan
swasta di Irak, hanya ada pada level menengah atau tinggi.
·
Pendidikan Guru
Lebih dari 30 sekolah menawarkan
kuliah 3 tahun bagi lulusan sekolah menengah yang hendak mengajar di sekolah
dasar. Lulusan sekolah persiapan juga bisa melengkapi kuliahnya hanya dalam
waktu 2 tahun. Kurikulumnya meliputi sejumlah mata pelajaran akademik umum dan
kuliah khusus pedagogis.
·
Pendidikan Kaum Dewasa
Irak, yang rata-rata angka buta
hurufnya sekitar 50 %, mengakui perlunya peningkatan pendidikan kaum dewasa.
Walaupun program umumnya berkaitan dengan pelayanan pelatihan baca tulis, usaha
yang sukses juga telah dicapai dengan memasukkan pelatihan kesehatan, masalah
sosioekonomi, agama dan aritmatika sebagai materi.
·
Pendidikan Tinggi
Pendidikan universitas modern secara
resmi telah diatur oleh undang-undang No 60 Tahun 1956 yang menyebutkan
pendidikan universitas Baghdad. Universitas tersebut diakui oleh hukum melalui
promosi kegiatan penelitian ilmiah dan pengembangan, peningkatan, dan
pemeliharaan warisan negara Islam-Arab. Biaya tunjangan dan universitas
seluruhnya ditanggung oleh negara. [9]
KESIMPULAN
Dari
uraian perbandingan pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator penggolongan
negara maju dan berkembang, dapat dilihat berdasarkan :
a.
Indikator kuantitatif (data yang dapat dihitung)
Ø
Jumlah dan kepadatan penduduk
Ø
Tingkat pertumbuhan penduduk
Ø
Angka beban tanggungan
Ø
Usia harapan hidup
b.
Indikator Kualitatif (data yang hanya dapat dibandingkan)
Ø
Etos kerja dan pola pikir
Ø
Tingkat pendidikan
Ø
Mata pencaharian
Ø
Tingkat kesehatan
Ø
Pendapatan
Ø
Tingkat kesadaran hukum
Perbandingan
pendidikan negara maju dan berkembang
No
|
Negara Maju
|
Negara Berkembang
|
1.
|
Sumber daya alam dapat dimanfaatkan
secara optimal
|
Pemanfaatan sumber daya alam belum
optimal
|
2.
|
Dapat mengatasi masalah
kependudukan
|
Memiliki berbagai masalah
kependudukan
|
3.
|
Tingkat kualitas hidup masyarakat
tinggi
|
Kualitas penduduk relatif rendah
;produktivitas rendah
|
4.
|
Tingkat pendidikan relatif tinggi
|
Tingkat pendidikan masih rendah
|
5.
|
Tingkat pendapatan relatif tinggi
|
Tingkat pendapatan masih rendah
|
6.
|
Tingkat kesehatan sudah baik
|
Tingkat kesehatan belum baik
|
7.
|
Tercukupinya penyediaan fasilitas
umum
|
Kemiskinan dan pengangguran
relatif tinggi
|
8.
|
Kesadaran hukum, kesetaraan
gender, dan penghormatan terhadap HAM relatif rendah
|
Kesadaran hukum, kesetaraan
gender, dan penghormatan terhadap HAM dijunjung tinggi
|
Untuk masalah pendidikan, sebenarnya
setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang hampir memiliki pola
pendidikan yang sama, yaitu dari jenjang pendidikan prasekolah sampai
pendidikan tinggi. Dan untuk jenisnya, juga hampir sama yaitu pendidikan
akademik maupun kejuruan. Hanya saja, dalam masalah anggaran pendidikan, antara
negara maju dan berkembang mempunyai sumber dana yang berbeda. Hal tersebut
tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ekonomi suatu negara menjadi faktor
penting dalam mengatasi masalah pendanaan pendidikan dengan didukung faktor
lain seperti yang dapat dilihat dalam tabel diatas dan penjelasan sebelumnya. Pendidikan
di negara berkembang juga lebih menitikberatkan pada masalah pemerataan akses
pendidikan, seperti pemberantasan buta huruf dan pengembangan sekolah untuk
daerah pedesaan. Sedangkan pendidikan di negara maju lebih fokus untuk menerapkan
hasil pembelajaran/pendidikan di sekolah untuk diterapkan dalam kehidupan
nyata.
DAFTAR
PUSTAKA
"http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_1._NEGARA_BERKEMBANG_DAN_NEGARA_MAJU"
Kategori:
Sanusi Fattah 9.1,
Diakses pada Tanggal 5 April 2012
Assegaf,
Abd. Rachman, 2003, Internasionalisasi Pendidikan; Sketsa Perbandigan
Pendidikan di Negara-negara Islam dan Barat, Yogyakarta: Gama Media
Rohman,Arif,
2010, Pendidikan Komparatif; Menuju ke Arah Metode Perbandingan Pendidikan
Antar Negara, Yogyakarta: Laksbang Grafika
www.google.com//www.
IndonesiaIndonesia.com-Negara Berkembang dan Negara Maju. Diakses pada
Tanggal 5 April 2012.
[1] www.google.com//www.
IndonesiaIndonesia.com-Negara Berkembang dan Negara Maju. Diakses pada
Tanggal 5 April 2012.
[2]"http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_1._NEGARA_BERKEMBANG_DAN_NEGARA_MAJU"
Kategori:
Sanusi Fattah 9.1,
Diakses pada Tanggal 5 April 2012
[3] Abd. Rachman Assegaf, Internasionalisasi
Pendidikan; Sketsa Perbandigan Pendidikan di Negara-negara Islam dan Barat,
(Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 169-188
[5] Lukman Hakin Sidik, www.google.com//Lukman is a Lucky man
blogspot.com-sistem pendidikan di negara maju, Diakses pada Tanggal 5 Maret 2012
[6] Arif Rohman, Pendidikan
Komparatif; Menuju ke Arah Metode Perbandingan Pendidikan Antar Negara,
(Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2010), hlm. 182
[8]
Arif Rohman, Pendidikan
Komparatif,.. hlm. 197-203